 |
| Reses Ketua DPRD Manado di Kelurahan Sario Utara |
Manado, BLITZ -- DPRD Kota Manado memulai agenda masa reses pertama di tahun 2018. Reses pertama ini dimulai sejak 27 Maret 2018 dan akan berlangsung selama satu pekan ke depan. Reses sendiri adalah masa penjemputan aspirasi masyarakat oleh para anggota Kota Manado di daerah pemilihannya masing-masing.Pimpinan DPRD Manado mengawali pelaksanaan reses pertama di tahun 2018.
Reses pertama dilaksanakan oleh Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone di Kecamatan
Sario, Selasa (27/3/2018) siang. Dalam reses yang berlangsung di Kelurahan
Sario Utara lingkungan II, Kecamatan Sario, Van Bone menyerap aspirasi dari
ratusan masyarakat yang hadir.
 | |
| Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone saat menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat |
“Tentunya
sebagai wakil rakyat di lembaga dewan, sudah menjadi keharusan dan kewajiban
saya untuk memperjuangkan aspirasi warga. Apa yang telah disampaikan warga,
tentu akan menjadi perhatian kami, agar ke depannya mengusulkan kepada
pemerintah untuk diprogramkan dan direalisasi,” kata Van Bone dalam reses.
 | |
| Masyarakat yang hadir dalam reses Ketua DPRD Manado |
Dalam
reses tersebut, Van Bone juga menghadirkan sejumlah Kepala SKPD seperti Kepala
Dinas PUPR dan para Camat, Lurah serta Kepala Lingkungan.
Di tempat
berbeda, Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang, menjaring aspirasi
masyarakat di Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang.
 | |
| Wakil Ketua DPRD Manado, dr. Richard Sualang menjaring aspirasi masyarakat di Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang |
Dalam
kesempatan tersebut, Sualang mendapatkan aspirasi diantaranya pengawasan
penduduk, keberadaan taksi online, iuran retribusi sampah, keberadaan program
Universal Coverage (UC) atau jaminan kesehatan gratis, pengawasan penjualan
ehabond, serta sejumlah infrastruktur seperti drainase dan lampu jalan.
 |
| Masyarakat yang hadir dalam reses pertama Wakil Ketua DPRD Manado dr. Richard Sualang |
Sualang
sendiri menjelaskan satu per satu pertanyaan yang disampaikan oleh warga di
Kelurahan Malalayang 2 tersebut.
“Untuk
pengawasan penduduk memang selalu dilakukan oleh pihak yang berwajib, karena
memang Sulut ini menjadi target yang empuk bagi mereka yang ingin memecah belah
bangsa ini. Saya harap di tingkat kelurahan juga selalu diaktifkan program
pengamanan lingkungan. Keberasaan Taksi Online saat ini sementara dibahas untuk
pembuatan Pergub oleh Gubernur Sulut, nantinya kita ikuti saja peraturan apa
yang dikeluarkan asalkan semua pihak tidak dirugikan,” ujar Sualang.
Liputan Khusus
Riddy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar