![]() | |
Wakil Ketua DPRD Manado Dijana Pakasi |
![]() |
Sekretaris Komisi D DPRD Manado Sonny Lela |
Manado, BLITZ – Dampak dari belum
dicabutnya moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) kini mulai dirasakan. Khususnya
di dunia pendidikan, aturan tersebut sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas
lembaga penyelenggara pendidikan.
Terbukti,
dalam beberapa tahun ini, para guru yang berstatus ASN yang telah memasuki
purnabakti semakin banyak, sedangkan kebutuhan guru di sekolah-sekolah semakin
tinggi. Sehingga banyak sekolah-sekolah menggunakan guru honorer untuk mengisi
kekosongan jam belajar.
Hal ini
mendapat perhatian serius dari lembaga DPRD Manado, khususnya Komisi D yang
membidangi masalah kesejahteraan rakyat di dalamnya menyangkut persoalan
pendidikan.
Wakil
Ketua Komisi D DPRD Manado, Dijana Pakasi mengatakan, kekurangan guru banyak
terdapat di sekolah unggulan yang ada di Kota Manado. Selain itu, menurut Pakasi,
kekurangan guru ASN ini tidak diimbangi dengan guru honorer yang masih sedikit.
“Karena
tingginya minat siswa untuk masuk di sekolah unggulan, sehingga membuat sekolah
tersebut melebihi kapasitas. Akibatnya, guru yang terbatas membuat sekolah
tersebut kewalahan,” ujarnya, Rabu (4/7/2018).
Sementara
itu, menurut Sekretaris Komisi D DPRD Manado, Sonny Lela menyayangkan banyaknya
guru yang berstatus honorer di sekolah. Karena secara otomatis, anggaran
honornya akan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Oleh
sebab itu, pihak sekolah bersama Pemerintah Kota (Pemkot) diharapkan bersinergi
untuk merubah status guru honorer agar bisa naik berstatus Surat Keputusan (SK)
Walikota, agar gaji akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
"Kondisi
itu sedapatnya dikendalikan oleh daerah saja sehingga kebutuhan sekolah seperti
untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yakni komputer dapat terpenuhi
tahun-tahun mendatang," ujar Lela.
Riddy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar