Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

18/02/19, 16:21 WIB Last Updated 2019-02-18T09:21:20Z
adv google
Bibit Samad Rianto selaku ketua Satgas Dana Desa RI.(foto:istimewa)


Melonguane, BLITZ--Akuntabilitas dan bebas korupsi serta mencapai tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan dana desa, menjadi target dari penyelenggaraan Bimtek dana desa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin-Selasa (18-19/2) yang dibuka Bupati Sri Wahyumi Manalip SE.


Dalam sambutannya, Bupati Sri Wahyumi Manalip SE memaparkan sedikit mengenai kondisi dan keberadaan serta jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, serta bagaimana pentingnya bimtek ini.


"Bimtek pengelolaan dana desa sangat strategis karena semua stake holder bertemu, mendapatkan pemahaman yang sama dan membahas secara bersama pula bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dana desa berdasarkan aturan tentang desa dan Sistem Keuangan Desa," tutur bupati dalam sambutan membuka kegiatan.


Dalam sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Ketua satgas dana desa Bibit Samad Rianto dengan topik "Pemahaman dan kebijakan dana desa", menggambarkan tentang kehadiran Satgas dana desa yang dibentuk Tanggal 5 mei 2017 Kemendes, padahal dana desa sudah dikucurkan sejak 2015.


Bibit Samad Rianto melanjutkan, pola pelatihan terpadu oleh Satgas dana desa diharapkan menjadi solusi mengatasi permasalahan pengelolaan dana desa. Ada tiga pokok masalah utama pengelolaan dana desa

1. Pelanggaran pidana,

2. Pelanggaran administrasi,

3. Ketidak tertiban dalam pengelolaan dana desa.


"Untuk poin kedua penyelesaiannya disarankan diserahkan ke APIP. Yang ketiga diserahkan ke dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami juga sarankan poin ketiga ini jangan dimasukan sebagai tindak pidana maupun pelanggaran administrasi," ungkapnya.



Paling akhir Bibit Samad Rianto menyampaikan, pemanfaatan dan pengelolaan dana desa dasar hukumnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa.


"Pembangunan desa harusnya mengutamakan kearifan lokal. Dari hasil pengamatan kami, baru 2 desa yang punya kantor. Kemudian satu hal tentang kewenangan desa diharap dapat segera dibuat melalui peraturan bupati, peningkatan pelayanan publik, ketahanan sosial, budaya dan memajukan ekonomi masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangun desa kiranya segera berjalan," pungkasnya.



Den-Dala
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Iklan