Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Extra Ordinary Crime Alasan Pembenar Pemberhentian Bupati E2L Masa Jabatan 2009-2014

08/09/19, 20:59 WIB Last Updated 2019-09-08T14:00:48Z
adv google
Aristo Antade SH & Rifky Ambuliling SH.


Studi kasus mahasiswa pasca sarjana Hukum UKSW Salatiga berjudul :

Extra Ordinary Crime sebagai alasan pembenar bagi legitimasi keputusan Mendagri terkait pemberhentian Bupati Elly Engelbert Lasut masa jabatan 2009-2014


Pada dasarnya extra ordinary crime dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi legitimasi keputusan Mendagri tentang pemberhentian bupati Elly Engelbert lasut masa jabatan 2009-2014. Sebab, pada waktu Elly Engelbert Lasut menjabat sebagai bupati pada masa jabatan 2009-2014, Elly Engelbert Lasut di vonis penjara tuju tahun melalui putusan MARI Nomor 1122 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Sedangkan sejak disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR baru) status kejahatan tersebut berubah menjadi extra ordinary crime. Hal ini sebagaimana tampak dalam konsiderans huruf a UU TIPIKOR baru:

“tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas biasa (kursif penulis)”.


Dengan demikian, karena status tindakan pidana korupsi sudah berubah menjadi extra ordinary crime, maka, sudah seharusnya pemberantasannya pun dilakukan secara luar biasa. Dalam hal ini, sekalipun Mendagri baru mengeluarkan keputusannya pada tanggal 24 juli 2014 sedangkan putusan MARI baru keluar tanggal 10 Agustus 2011, tetap, status keputusan Mendagri a quo  adalah legitimate dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Elly Engelbert Lasut adalah kategori kejahatan extra ordinary crime. Tegasnya penulis berpendapat bahwa ketika seseorang sudah dilantik menjadi bupati kemudian di vonis penjara karena melakukan tindak pidana korupsi pada masa jabatannya, entah terlambat atau tidaknya keputusan Mendagri tentang pemberhentian bupati tersebut keluar, tetap status bupati tersebut di hitung dua periode, jika konsisten untuk memberantas korupsi secara serius. Konsekuensi logisnya, kriteria masa jabatan di hitung satu periode jika sudah menjalani masa jabatannya selama setengah masa jabatan atau lebih sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 22/PUU-VII/2009  dapat diterobos dengan alasan extra ordinary crime.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Elly Engelbert Lasut tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai mala in se dan sekaligus mala prohibita. Terkait mala in se dan mala prohibita, Black’s Law Dictionary mendefinisikan mala in se sebagai evil it self, yaitu suatu perbuatan atau kejahatan yang secara inheren dipandang tidak bermoral seperti pembunuhan, perkosaan, dan tindak pidana korupsi. Sementara mala prohibita didefinisikan sebagai prohibited evil, yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan semata karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang meskipun perbuatan tersebut tidak harus immoral.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindakan mala in se adalah orang yang sudah tau sebelumnya bahwa tindakannya tersebut tidak patut sehingga tidak dapat dibenarkan.

Sesuai penjelasan tersebut, dalam kerangka tindak pidana korupsi, tindakan tersebut pada dasarnya sudah direncanakan secara terstruktur sistematis dan masif hal ini sebagaimana tampak dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo. Di dalam putusan a quo sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Elly Engelbert Lasut, dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehinga, menurut penulis, tidak ada alasan pembenar bagi Mendagri kemudian mengeluarkan keputusan lagi untuk mengklarifikasi keputusan Mendagri Nomor 131.71.3200 tanggal 24 Juni 2014 karena alasan keliru.

Dengan perkataan yang lain, keputusan Mendagri a quo bukanlah merupakan keputusan dengan basis itikad buruk dan tidak bijaksana, melainkan semata-mata karena semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, tanggung jawab memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya tanggung jawab penegak hukum tetapi juga tanggung jawab semua elemen lembaga negara, dan masyarakat.


Penulis:

Aristo Antade SH & Rifky Ambuliling SH.

(Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana Hukum UKSW Salatiga)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Extra Ordinary Crime Alasan Pembenar Pemberhentian Bupati E2L Masa Jabatan 2009-2014

2 komentar:

  1. Tinjauan yg patut diapresiasi. Soal benar salah tentu ada ruang tersendiri untuk pembuktiannya.
    Sambil ditunggu sudut2 pandang lain dari sudara2ku lain yg berlatar ilmu hukum...agar kita2 yg di luar bidang itu bisa mendapat banyak referensi objektif...sehingga jauh dari perdebatn semu ataupun spekulasi tanpa dasar🙏

    BalasHapus
  2. Tulisan di atas sebenarnya sdh dalam bentuk artikel. Namun,
    karena mau di muat di media makanya hanya yg di paparkan ringkasan atau point2nya saja. Jika saudara ingin artikelnya. Saudara bisa menghubungi saya di no.hp sekaligus WA: 082314899641. Tq��

    BalasHapus

Terbaru

Iklan