Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Pakar Hukum Tatanegara: Gubernur Sulut Terancam di Pidana

16/01/20, 00:23 WIB Last Updated 2020-01-15T17:23:16Z
adv google
Rullyandi SH.MH
JAKARTA, ManadoBlitz -- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Terancam di pidana,Hal ini Terkuak dalam Eskpose kasus Belum di lantik Nya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud di kementerian Dalam Negeri Jalan Medan merdeka jakarta pusat Rabu (15/01/2020)

Menurut Pakar Hukum Tatanegara yang di hadirkan Kementerian Dalam Negeri Rullyandi,SH,MH Hal ini Tidak Hanya Tertuang dalam Sumpah janji Pejabat yang bersangkutan Saat di lantik,namun Dalam UU No 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah juga di atur.Di mana pejabat atau seseorang dengan sengaja Menghalang-Halangi tahapan pemilihan termasuk proses pelantikan Di hukum pidana," Jadi kita Jangan main-main dengan aturan dan hukum.jadi marilah kita Menempatkan Satu masalah pada proses yang sebenarnya."Tegasnya.

Lebih jauh Rullyandi Menambahkan dalam proses ekspose masalah yang di hadiri Semua Ahli Tatanegara ini,sebagai ahli dari kementerian dalam Negeri dia sudah melihat dan mempelajari materi yang akan di Ekspose ini dari sisi Hukum yang ada Termasuk mekanisme saat mencalonkan diri dari awal hingga di persoalkan masalah periodesasi

"Yang di persoalkan Ini semua nya sudah tuntas,Apa yang Harus di lakukan,Ya di lantik  jangan menunda atau menghalangi Hak seseorang Nanti bisa di pidana."Tegasnya

Sementara Ahli Tatanegara Lain yang di hadirkan oleh Kemendagri Profesor Refly Harun Menyebutkan Bahwa proses pelantikan tidak bole tidak di Di laksanakan,

" pasangan ini tidak boleh untuk tidak dilantik. Presiden sekalipun tidak bisa membatalkan hasil demokrasi yg sudah dilakukan oleh masyarakat."PungkasNya

Yusril Ihsa Mahendra Yang juga Di hadirkan dalam Ekspose kasus ini memberikan Pandangan Nya,Menurut Ahli Tatanegara ini Masalah yang di persoalkan Sekarang ini yaitu periodesasi  sudah kedaluarsa. Dia mengatakan persyaratan administrasi Elly dan Moktar untuk maju pada Pilkada Talaud telah selesai hingga terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Elly Dan Mochtar tinggal di lantik oleh pemerintah,

"Jadi kalau misalnya syarat-syarat jadi calon bupati itu tidak terpenuhi dan sekarang baru dipersoalkan, saya kira itu sudah lewat waktunya. Ketika persyaratan calon bupati itu tidak terpenuhi kan ada mekanismeNya, Jadi semua persyaratan administratif itu sudah selesai. Dan kemudian pemilunya sendiri sudah selesai. sekarang tinggal pengesahan sebagai bupati dan pelantikan," Kata Ahli Tatanegara ini Yang Pada pilpres 2019 Menjadi ketua Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Presiden Terpilih Jokowi-KH ma'aruf Amin Dalam saat berperkara di Mahkamah Konstitusi.

(Christian)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pakar Hukum Tatanegara: Gubernur Sulut Terancam di Pidana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Iklan