 |
| Legislator Manado saat meninjau lokasi pembongkaran lapak pedagang, di Kompleks Pasar Bahu.(anQ) |
Manado, Blitz - Menindaklanjuti aduan warga terkait pembongkaran lapak di kompleks pasar Bahu, Selasa (18/2) siang tadi, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP), Komisi I dan II DPRD Kota Manado meninjau langsung ke lokasi.
Wakil Ketua Komisi II, Hengky Kawalo mengatakan, apa yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Manado, terhadap lapak para pedagang ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusian, mengingat mereka berjualan di halaman rumah mereka, bukan di lahan milik pemerintah.
"Pol-PP Kota Manado harus bertanggung jawab atas pembongkaran lapak yang mereka lakukan, tindakan seperti ini tidak manusiawi dan sangat "barbar". Kan lapak yang di bongkar berada di lahan milik mereka," ketus Kawalo.
Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih peduli nasib para pedagang. Apalagi berkaitan dengan program presiden Jokowi terkait ekonomi kerakyatan.
"Pemerintah kota harusnya bisa fasilitasi dengan beri pinjaman lewat Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian Perdagangan. Paling kecil ini mulai berkembang kalau mereka lebih maju, kan paling tidak yang lebih sejahtera dalam masyarakat di Kota Manado," tandas Kawalo.
Turut meninjau langsung ke lokasi, Anggota Komisi I, Michael Stif Maringka, Sekretaris Komisi II, Syarifudin Saafa dan anggota Komisi II, Jimmy Gosal dan Reynold Wuisan.
(Fangky)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar