Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

50 Persen Pejabat Sudah Masukan LHKPN

30/03/20, 17:09 WIB Last Updated 2020-03-30T10:09:41Z
adv google
Inspektur inspektorat Pemkab Talaud Ir Moudy R Gumansalangi.



Melonguane, BLITZ--Kewajiban memasukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di jajaran Pemkab Kepulauan Talaud meningkat.


Dijelaskan Inspektur Inspektorat Pemkab Kepulauan Talaud Ir Moudy R Gumansalangi, sebelumnya kewajiban memasukan LHKPN baru sebatas pejabat eselon II.


"Namun dengan petunjuk dan keinginan kuat bupati yang dilakukan lewat Keputusan bupati yang terbaru dimana yang wajib memasukan LHKPN ialah pejabat Eselon II, III, Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) yang memegang kegiatan di atas 1 miliar rupiah. Sehingga total keseluruhan yang wajib sebanyak 226 orang dan sampai hari ini sudah mencapai angka 50 persen," jelasnya, Senin (30/3) pagi.


Selanjutnya menurut Inspektur, dari total 34 pejabat eselon II sudah hampir 100 persen yang memasukan LHKPN-nya.


"Jadi sisanya sebagian besar yang belum memasukan adalah pejabat eselon III karena beberapa kendala diantaranya baru pertama kali melaporkan dan kemudian adanya pembatasan terkait pencegahan Pandemi Covid-19," lanjut Gumansalangi.


Meski sedianya batas waktu pemasukan LHKPN berakhir pada hari ini , namun oleh KPK diberikan perpanjangan selama satu bulan ke depan.


"KPK memberikan banyak dukungan dan bantuan juga kemudahan-kemudahan dalam pemasukan LHKPN diantaranya mengenai bukti soal asal muasal kepemilikan harta kekayaan maupun aset yang dimiliki termasuk pernyataan pemberian kuasa kepada KPK untuk melakukan penelitian terhadap harta dan asetnya," pungkas Gumansalangi.



Den-Dala
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • 50 Persen Pejabat Sudah Masukan LHKPN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Iklan