Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Berhentikan THL, Lasut Tuai Kecaman

06/04/20, 13:17 WIB Last Updated 2020-04-06T06:17:46Z
adv google
Jim Robert Tindi


Melonguane, BLITZ--Keputusan Pemkab Kepulauan Talaud, yang Membebas tugaskan ratusan Tenaga Harian Lepas (THL), ditengah Situasi pandemi Virus Corona 2019 dikecam sejumlah aktivis dan praktisi hukum.


Jim Robert Tindi bahkan mengatasnamakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut sudah menunjuk beberapa pengacara untuk melakukan pendampingan Hukum secara gratis kepada para THL.


"Apapun alasannya pemecatan sepihak tak layak di lakukan di tengah negara menghadapi Keadaan Tanggap Darurat akibat Covid 19. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan faktor kemanusiaan dalam membuat sebuah kebijakan," tukas Tindi melalui sambungan telepon, Senin (6/4) siang.



Sementara praktisi hukum Handri Pieter Poae mengatakan sangatlah memprihatinkankeputusan Bupati Elly E Lasut menerbitkan keputusan pemberhentian THL di lingkup Pemkab Kepulauan Talaud. Bagi saya muncul pertanyaan ada dimanakah sisi kemanusiaan dan di mana juga kepastian serta perlindungan hukum para pekerja THL tersebut," ujar Poae, praktisi hukum Sulut di akun media sosialnya, Senin (6/4) pagi.


Ia berharap Pemkab Kepulauan Talaud dalam hal ini Bupati Elly E Lasut  masih memiliki “Sisi Kemanusiaan untuk Perlindungan Hukum para Pekerja THL” di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.


Poae melanjutkan, sudah sangat jelas pengangkatan THL di Pemkab Kepulauan Talaud, adalah Kebutuhan daripada Pemerintah yang tidak terlepas daripada dasar hukum pengangkatan yang dilakukan oleh melalui Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Lepas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 89 Tahun 2020, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Lepas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.


"Semestinya ditengah situasi pandemic global akan Penyakit Virus Corona 2019 Covid-19, pemerintah wajib memberikan perlindungan sisi kemanusiaan bagi rakyatnya, yang dalam kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Talaud, khusus terhadap para pekerja THL tersebut," ucap Poae.


"Sekurang-kurangnya, “ijinkanlah” Para Pekerja THL tersebut tetap diberikan kesempatan untuk bekerja agar supaya mereka tetap dapat “makan hidup” dari hasil pendapatan upah/gaji mereka yang dapat menghidupi keluarga mereka, sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yaitu Desember 2020, janganlah “menghabisi” nasib hidup serta pekerjaan mereka di awal perjalanan tahun ini, untuk itu Poae menyampaikan poin-poin permintaannya yakni,

1. Membatalkan Surat Edaran, Tertanggal 31 Maret 2020;

2. Menegaskan kembali berlakunya masa kerja paraTHL sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2020, tentang pengangkatan Tenaga Kerja Harian Lepas Dilingkungan Pemkab Kepulauan Talaud, yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 89 Tahun 2020, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Lepas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud," tandas Poae.



Den-Dala
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Berhentikan THL, Lasut Tuai Kecaman

1 komentar:

  1. Sebagai LSM, saya mau mengatagan boleh saja di berhentikan asalkan anggaran 1 tahun yg telah dianggarkan harus dibayarkan untuk menghidupkan keluarga mereka, pasca covid 19.

    BalasHapus

Terbaru

Topik Populer

Iklan