Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Opsi Pencabutan Fungsi OJK harus Melalui UU

06/07/20, 19:11 WIB Last Updated 2020-07-06T12:11:27Z
adv google


Jakarta, BLITZ--Beredar Pemberitaan di media akhir-akhir ini mengenai Presiden Jokowi akan kembalikan fungsi pengawasan bank ke BI, ham ini ternyata menarik perhatian Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.


Menurut Perwakilan Tim, Biren Aruan, mengatakan  memdukung rencana tersebut melihat pemgawasan OJK selama ini belum cukup maksimal.

"Kami mendukung adanya rencana Presiden RI akan mengembalikan fungsi pengawasan perbankan dari OJK kepada Bank Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, OJK juga dinilai tidak maksimal dalam melakukan tindak lanjut aduan terkait pengawasan kepada Bank.


"Ya pernah saat  melaksanakan tugas profesi, saya dan Tim pernah harus berulang kali mendatangi OJK terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang suatu Bank. Seharusnya first in first out donk, ada surat masuk langsung diberikan tanggapan OJK untuk menyelidiki atau bagaimana seharusnya menurut undang-undang. Serta OJK seharusnya bertindak tegas jika ada Bank yang tidak menerapkan asas prudential banking (kehati-hatian) terhadap nasabah,"  katanya.

Perwakilan Tim Advokasi lainnya, Joe Ricardo mengingatkan bahwa OJK ini hadir berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 sehingga apabila akan dialihkan fungsinya harus melalui revisi UU OJK ataupun ada UU lainnya yang memerintahkan pencabutan fungsi.

"Memang dalam UU OJK tidak diatur ketentuan mengenai pencabutan fungsi dari OJK itu sendiri, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan sama sekali. Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mengusulkan Revisi UU OJK atau RUU terkait Pencabutan Fungsi OJK yang tidak efektif. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 5 ayat 1 yang akan dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) sesuai Pasal 20 UUD 1945," ujar Ricardo.


Sementara Perwakilan lainnya Intan Nur Rahmawanti menerangkan, ada keluhan dari sisi konsumen yaitu adanya peraturan OJK yang  melarang  menyelesaikan kasus perbankan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Padahal setiap Konsumen memiliki hak untuk bebas menyelesaikan permasalahannya di forum yang dikehendaki. Menjadi Rancu jika OJK malah meminta penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). 

"Seharusnya OJK dapat mengakomodir keinginan konsumen yang harus dilindungi hak-hak nya dalam suatu sengketa baik melalui damai, pengadilan atau BPSK (Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," tutupnya.(*)




Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Opsi Pencabutan Fungsi OJK harus Melalui UU

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Iklan