MANADO, BLITZ--Pandemi Covid19 ternyata tidak hanya menimbulkan dampak pada aspek kesehatan, tapi juga berpengaruh sangat luas dan menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat tidak terkecuali pembiayaan atau belanja daerah.
Pemerintah Daerah yang sudah menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berulang kali merancang strategi akibat kebijakan refocusing dan relokasi anggaran sebagai dukungan bagi percepatan penanggulangannya.
Pemerintah Kota Manado sendiri membutuhkan upaya dan kerja keras dalam pembiayaan daerah karena kehilangan hampir 15 persen pendapatannya, baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari Dana Transfer Daerah.
Hal ini mengemuka dalam diskusi dan tatap muka Walikota Manado G.S. Vicky Lumentut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM dengan Pimpinan Pria/Kaum Bapa Jemaat dan Wilayah GMIM di kawasan Malalayang Sabtu, 17 Oktober 2020.
Saat bertemu rekan sepelayanannya usai melayat dari rumah duka Keluarga Kolonio – Mokalu, Pnt Vicky sapaan akrabnya menjelaskan tantangan yang dihadapinya khusus di sektor pendapatan daerah.
"Tahun ini belanja APBD Kota Manado sekitar 1.8 trilyun. Dengan adanya covid19, mengalami pengurangan. Sumber pembiayaan kami di kota namanya Transfer Daerah dari Jakarta DAU, DAK, Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pusat dan Provinsi. Tahun ini Pusat akhirnya mengurangi dana transfernya karena kondisi nasional terpangkas pendapatan berpengaruh di kota/kabupaten dan provinsi. Daerah kita mengalami pengurangan 90 Milyar dari Transfer daerah. Dari Provinsi kita juga terpangkas 42M. Jadi 132M sudah tidak terealisasi. Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari 400M, 126M sudah tidak bisa direalisasikan. Dari mana? Pajak hotel dan pajak restoran yang karena pandemi covid19 tidak ada tamu dst sehingga 126M tidak tercapai. Tambah 132. Berarti ada 258M tidak tercapai padahal berhadapan dengan belanja. Karena pemerintah begitu, ada pendapatan ada belanja. 1.8 sudah kehilangan 258M,” ujar Walikota dua periode ini.
Lebih lanjut, Walikota GSVL yang menjabat Kepala Biro Pembangunan Setda Prov. Sulut di usia 37 tahun menjelaskan bahwa perubahan APBD sudah direncanakan termasuk mau menampung biaya-biaya yang belum cukup di 1.8T.
"Untuk itu ada yang belum dianggarkan. Apa itu? 3 bulan terakhir honor para THL, 60 M. Kemudian Lansia, karena di induk torang merencanakan 32 ribu, ternyata setelah dibuka penerimaan lansia yang belum tercatat tahun lalu, jumlahnya tahun ini 42 ribu lebih, ketambahan 10 ribu. Dana itu belum ada, harus ditambah di perubahan anggaran. Belum lagi dana duka yang kita naikkan dari 2.5 menjadi 5 juta, sebagian harus ditampung di perubahan anggaran. Dana-dana ini harus kita carikan di APBD Perubahan, sementara ada kehilangan 258M. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Presiden membuat program PEN. Pemulihan Ekonomi Nasional. Mereka tidak memberikan uang kepada kabupaten/kota melainkan pinjaman, pinjaman tanpa bunga dan dikembalikan dalam bentuk potongan Dana Transfer. Jadi sebenarnya pinjaman ke PT SMI itu merupakan upaya yang kami lakukan dalam rangka menjaga keseimbangan postur APBD Kota Manado, karena belanja peruntukannya adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
*/Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar