Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Ulasan Anggota DPRD Jurani Rurubua Soal Pembatasan Jam Oprasional Covid 19

27/02/21, 19:23 WIB Last Updated 2021-02-27T12:24:55Z
adv google

 

Anggota Komisi III DPRD kota Manado, Jurani Rurubua.(colase fb/mg-jr)


Manado, BLITZ--Anggota Komisi III DPRD kota Manado, Jurani Rurubua, mengulas soal kebijakan pembatasan jam operasional yang menurut pandangannya tidak solutif dan belum cukup efektif menekan angka Penularan Covid 19.


“Hal lain yang patut menjadi sorotan Kita semua adalah kebijakan New Normal yang saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Utamanya yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan jam operasional, baik kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Bagi Saya, tindakan ini bernilai positif. Tetapi, ia tak solutif,” jelas Rurubua.


Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambahkan, dalam hal ini pemerintah mempunyai Itikad baik dalam memutus penyebaran mata rantai Covid-19.


“Kita bisa menganggap, bahwa pemerintah punya itikad baik dalam menekan lajunya covid19 melalui kebijakan tersebut. Namun, hingga kini, Kita belum mendapatkan jawaban secara ilmiah, apakah pembatasan berakibat pada turunnya angka kasus positif corona? Apa mungkin tren menurun data yang dipublis oleh pemrop Sulut di atas karena pembatasan jam operasional? Tidak ada jawaban yang mengarah ke sana, dari pihak manapun,” tambahnya.


Wanita petarung ini juga menambahkan, hal yang dilakukan pemerintah tidak dapat menyeleasaikan masalah.


“Meski hal yang positif, kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah kemasyarakatan Kita, termasuk tidak menjadi solusi bagi penurunan penyebaran covid. Mengapa? Masyarakat bisa tidak berkerumunan di malam hari, namun mereka memanfaatkan waktu di siang hari. Atau, bisa saja mereka beraktivitas di malam hari yang tak terjamah oleh petugas-petugas untuk merazia kegiatan mereka,” tegasnya.


Dampak besar tersebut dikatakan, dari ekonomi yang menurun hingga dampak kemiskinan kepada masyarakat yant bergantung pada jam-jam malam.


Rurubua juga meyakini,  tidak hanya mereka, sebagian besar warga pun punya tuntutan yang sama.


“Sebab, masyarakat sangat menyadari, derita dengan hidup yang dibatasi seperti ini jauh lebih sakit dibandingkan dengan terjangkit virus mematikan tersebut. Fenomena ini, harusnya menjadi dasar bagi pemangku kebijakan, agar kuasa membuat keputusan yang adil dalam penanganan covid19 dan upaya membangkitkan kehidupan ekonomi yang sehat bagi warganya,” jelasnya.


Para pekerja seni serta pelaku usaha mulai gerah dengan kebijakan pembatasan jam operasional tersebut. Lanjutnya, Bagi mereka selain mematikan aktivitas yang berdampak terhadap kehidupan keluarga dan lingkungan, tindakan para aparat yang merazia di malam hari sesekali menunjukkan sikap yang tak humanis dan tak berkeadilan.


“Akhirnya, ada saja peristiwa adu mulut antara petugas dan warga terjadi. Pelaku usaha bukan hanya mengalami kerugian, tapi turut membuat banyak karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Akibatnya, timbul pertanyaan apakah corona hanya ada di malam hari? Mengapa jam 8 malam semua harus tutup?,” tuturnya.


Baginya, semua harus win win solution. Melawan covid19 harus dengan kesadaran kolektif.


“Jangan batasi jam operasional, namun tetap himbau untuk membatasi jumlah massa dalam suatu tempat. Tetap peringatkan semua pihak agar memberlakukan Protap kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan semacamnya. Manfaatkan vaksin yang telah menelan uang tak sedikit agar tersalur secara merata.

Gunakan upaya pendekatan persuasif dan komunikasi yang positif kepada semua pihak. Jangan arogan apalagi hingga represif.

Siapkan bantuan sosial dan modal usaha yang diberikan kepada warga dengan tepat sasaran,” kuncinya.



Dewa/*

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ulasan Anggota DPRD Jurani Rurubua Soal Pembatasan Jam Oprasional Covid 19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Topik Populer

Iklan