Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Hearing PT Sasa, DPRD Sebut Tidak Adanya Kesalahan Perusahaan

15/12/21, 08:44 WIB Last Updated 2021-12-15T01:44:53Z
adv google
MINSEL, BLITZ--Kisruh terjadinya Pemotongan Tunjangan Harai Raya (THR) yang di lakukan oleh PT. Sasa terhadap beberapa karyawan, kini mendapat titik terang. 

Hal itu di karenakan permintaan dari Anggota Dewan Robby Sangkoy dan Lian Mandey untuk dilakukan Hearing  atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap Perusahan PT. Sasa bersama karyawan yang melakukan aksi Demo pada waktu lalu.

RDP tersebut, di pimpin langsung oleh Ketua Komisi III Franky J Lelengboto yang di hadiri oleh Kepala KPPP Pratama Kotamubagu Andhik Tri Indratama SE, M Ec Dev sebagai narasumber terkait pemotongan pajak THR, serta Kadis Disnaker bersama staf bagian Hukum Pemkab Minsel dan Dinas Pajak. Senin,(13/12/21).


Adapun dalam pembahasan pada rapat RDP tersebut, Andhik Tri Indratama menjelaskan juknis dan mekanisme terkait pemotongan pajak pendapatan dari para pekerja yang di wajibkan dan tidak wajib untuk di kenakan pajak sesuai dengan rumus perhitungan dengan mengacu pada regulasi yang ada, dimana di jelaskan bahwa kategori wajib di kenakan pajak dan tidak wajib di kenakan pajak.

"Mengacuh pada peraturan Undang-undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan serta Perdirjen Nomor 16, dimana di jelaskan bahwa pendapatan karyawan terbagi dua rumus perhitungan, yakni Rumus Perhitungan Harian dan Rumus perhitungan Akumulasi pendapatan sebulan, jika pendapatan karyawan dalam sehari 400 Ratus Ribu tidak di kenakan pajak, tetapi jika memakai Rumus perhitungan akumulasi pendapatan sebulan melebihi 4,5 juta maka wajib di kenakan pajak, kemudian terkait NPWP dalam perhitungan rumus pemotongan pajak di kenakan pemotongan 5 % dan yang tidak memiliki NPWP di kenakan  20 % dari pendapatan," jelas Andhik.

"Aturan dikenakan pajak adalah bagi warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan di wajibkan untuk dikenakan pajak setiap warga negara indonesia," imbuhnya.

Sementara itu pihak PT.SASA sendiri menjelaskan di hadapan, bahwa pemotongan pajak yang di lakukan sudah memenuhi prosedur dan aturan. 

"Dimana bagi karyawan yang pendapatannya memenuhi unsur perhitungan rumus di kenakan pajak, dan kami akan melakukan pembayaran THR satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo hari raya, maka dari itu, terkait isu pemotongan pajak THR yang sudah viral, bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan pembayaran THR belum di lakukan." Ungkap Manager HRD PT. SASA

Mendengar akan hal itu, Anggota dewan DPRD Minsel Lian Mandey sendiri menyimpulkan ternyata ini bukanlah sebuah masalah. 

"Melainkan miss komunikasi saja dan kesalahapaman antara karywan PT.SASA dan Pihak Management  PT. SASA sendiri." Pungkas Mandey

Turut Hadir dalam RDP perwakilan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Asisten II Frangky Tangkere dan KadisNaker Sony Maleke, Kabid Pajak Hardy Sangkoy dan kabag Hukum.



Penulis: Herdy Wauran

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Hearing PT Sasa, DPRD Sebut Tidak Adanya Kesalahan Perusahaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Topik Populer

Iklan