Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Diduga Korupsi Dandes, Tumundo Sikat Sangadi Desa Meyambanga

14/02/22, 08:51 WIB Last Updated 2022-02-14T01:51:48Z
adv google

 

Cabjari di Dumoga Edwin Tumundo. 

Bolmong, BLITZ--Ketegasan dalam penanganan kasus korupsi dibuktikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Dumoga Bolaang Mongondow dibawah pimpinan Edwin Tumundo. 


Dalam penanganan tersebut mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kota Bitung, akhirnya menyeret Kepala Desa (Sangadi) Desa Menyambanga Kecamatan Posigadan Bolaang Mongondow berinisial KB, sebagai Tersangka. Dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2019- 2020 Desa Meyambanga.


Penetapan tersangka terhadap KB selaku Sangadi Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) tahun anggaran 2019 dan 2020 di terbitkan Rabu 9 Februari 2022, usai melalui tahap penyidikan yang dilakukan oleh Cabjari di Dumoga.


Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP sebagaimana dalam Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang harus dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai sesuai Pasal 184 KUHAP serta didasarkan pada Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan dengan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-58/P.1.12.8/Fd.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022.


Penetapan TSK ini berdasarkan Hasil Audit Investigasi, ditemukan adanya potensi kerugian negara yang sudah dilakukan perhitungan sebesar Rp486.462.539,50 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh rupiah).


Serta berdasarkan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Nomor : 01/P.1.12.8/Fd.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022.


Sehingga TSK disangka telah melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 


Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta rupiah dan maksimal Rp1 miliar. 


Dalam penanganan ini, Tumundo berjanji bahwa siapa saja yang terkait atau turut serta dalam dugaan kasus ini akan diseret sesuai dengan Pasal yang berlaku. "Jangan main-main dengan uang negara, saya akan mengusut tuntas kasus ini. Jika masih ada yang terlibat, atau bisa dijadikan tersangka, tak segan-segan saya seret, sesuai pasal yang berlaku," tegas Tumundo.



Penulis: Ronald Sumakul


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Diduga Korupsi Dandes, Tumundo Sikat Sangadi Desa Meyambanga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Topik Populer

Iklan