Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Ditangan Alfi Usup, Tanah Seluas 7265 m2 dan 1900 m2 Dikembalikan ke 70 KK Warga Bitung Karangria

28/07/22, 14:37 WIB Last Updated 2022-07-28T07:37:25Z
adv google

 


Manado, BLITZ--Melalui surat Penetapan Eksekusi Pekara Perdata No 313/ Pdt.G/2010/PN.Mdo Jo. No. 170/Pdt/2011/PT.Mdo Jo.No.1341 K/Pdt/2012 Jo.No.176 PK/Pdt/2015, tanah seluas 7265 m2 dan 1900 M2 di Eksekusi dan dikembalikan ke 70 Kepala Keluarga, yang berada di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Manado. 


Penetapan Eksekusi tersebut dibacakan langsung oleh Pihak Pengadilan Negeri (PN) Manado yang diketuai oleh Alfi Usup Kamis (28/7/2022). 


Dalam isi penetapan putusan tersebut berbunyi bahwa Menolak permohonan Kasasi dari Hengky JO Hendricks, dan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Hengky JO Hendricks. 


Sehingga penantian panjang selama 12 tahun dari 70 KK yang merupakan ahli waris dari kedua bidang lahan tersebut akhirnya terjawab sudah ditangan Ketua PN Manado Alfi Usup.  


"Kami sangat berterima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Bapak Alfi Usup yang memperjuangkan hak-hak kami, warga Bitung Karangria. Puluhan tahun hak milik kami digantung. Penetapan eksekusi, sebagai jawaban masih ada keadilan di Pengadilan Negeri Manado,” ujar koordinator warga Bitung Karangria, Arke Lius Unso.


“Kami sangat berterima kasih kepada Kantor Hukum Fahmi & Partners, yang memperjuangkan hak-hak kami, warga Bitung Karangria. Puluhan tahun hak milik kami digantung. Sita eksekusi dan pengukuran kembali ini menjadi tanda bahwa kebenaran berpihak pada masyakarat yang memiliki hak atas tanah,” ujar koordinator warga Bitung Karangria, Arke Lius Unso, Jumat siang.



Sementara itu Ketua PN Manado saat dikonfirmasi terkait Penatapan Eksekusi ini mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalan kan hasil dari putusan PK dimana menyatakan bahwa 70 KK berhak atas 2 lahan tersebut. 


"Kami hanya menjalankan hasil dari Peninjauan Kembali dengan dikuatkannya bukti baru, yang menyatakan kedua objek lahan tersebut adalah milik 70 KK. Sehingga, Penetapan Eksekusi pun kami jalankan," terang Usup. 


Diketahui bahwa, semula tanah seluas 9525 m2 itu berwujud rawa laut. Dalam bahasa Manado disebut tanah bobo.


“Ini dulu tanah bobo (rawa). Lurah Takapaha waktu itu, sebelum tahun 1980-an, mempersilahkan kami untuk tinggal dan menimbun tanah pakai pasir laut. Jadilah lahan yang bisa didiami warga. Lalu datanglah si Hengky Jo Hendriks. Dia tinggal bersama kami. Tapi aneh dalam satu kesempatan, Hengky meminta warga keluargl karena dia mengurus sertifikat. Kami protes karena itu rawa laut. Warga juga berhak mengajukan sertifikat. Tapi dia menggugat kami, termasuk dirinya sendiri karena rumahnya masuk dalam obyek gugatan,” jelas Akre.


Kemudian anehnya, Hengky muncul dengan sertifikat hak milik (SHM) tahun 1996. Sementara pengakuan lurah setelah Takapahan, areal tanah itu belum didaftarkan di Buku Register.


“Lurah tidak pernah kasih keluar nomor register. Tapi Hengky bawa sertifikat. Untuk bikin sertifikat, dasarnya kan nomor register. Bukan kebalik,” ujar Arke.


Mulailah Hengky menggugat warga tahun 2000 silam. Terungkap di persidangan, bahwa SHM keluar tahun 1996 tapi Register baru dicatat tahun 2000, menurut pengakuan lurah di persidangan.



Sial bagi warga, Pengadilan tetap memenangkan Hengky Jo Hendriks. Warga kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan bukti baru dari mantan Lurah Takapaha yang menyatakan tanah itu adalah timbunan pasir atas rawa laut. Tapi PN bersekukuh bahwa PK tidak mempengaruhi ekeskusi yang diajukan Hengky Jo Hendriks. Buntutnya Hengky mengeluarkan puluhan KK dari lokasi tersebut.



Kemudian lahirlah putusan PK yang memenangkan warga tahun 2008. Artinya, Hengky kalah di medan hukum. Sayangnya, isi putusan itu tidak mengeluarkan Hengky Jo Hendriks.


Nah, pada tahun 2010 warga sempat mengajukan pemuliahan eksekusi. Namun Kepala PN Manado Armindo Pardede SH tidak mengindahkan permohonan warga melalui pengacara. Karena Pardede berasumsi bahwa PK tidak memenangkan warga.



Sehingga melalui Kuasa Hukum Wens Bojangan SH MH sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Manguni Indonesia (LMI), yang memperjuangkan hak warga tersebut maka pihak PN Manado menerbitkan surat sita eksekusi. Lalu pelaksaan sita eksekusi dilaksanakan dengan isi putusan bahwa Hengky Jo Hendriks harus dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada warga sebesar Rp700 juta.


"Isi putusan sudah jelas, bahwa dua objek tanah ini dikembalikan oleh warga. Sehingga PN Manado sangat tepat dengan mengambil langkah hukum, untuk mengeksekusi dan kami mengapresiasi langkah ketua PN Manado Yang Mulia Alfi Usup, dan mengucapkan banyak terima kasih," tutur Bojangan.


Pelaksanaan Eksekusi ini pun berjalan lancar dan aman, dengan pengawalan ketat dari personel Polisi di Jajaran Polresta Manado, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag OPS) Kompol Tommi Aruan SIK.,SH.,MH, dan Kepala Satuan Sabhara Kompol Bartholomeus Dambe SH.



Penulis: Ronald Sumakul


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ditangan Alfi Usup, Tanah Seluas 7265 m2 dan 1900 m2 Dikembalikan ke 70 KK Warga Bitung Karangria

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Topik Populer

Iklan