Bawaslu

minsel

minsel

Iklan

Iklan

Dekab Desak Sakura Mart Bayar Pesangon Mantan Karyawan

04/03/21, 21:17 WIB Last Updated 2021-03-04T14:19:33Z
adv google

Anggota DPRD Minsel Robby Sangkoy (Atas), Anggota DPRD Minsel Franky Lelengboto.(foto:ist)



MINSEL BLITZ--Polemik pihak Sakurat Mart dengan puluhan karyawan yang di Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) beberapa waktu lalu, ternyata mencuri perhatian pihak DPRD Kabopaten (Dekab) Minahasa Selatan. 


Bahkan kali ini, legislatif mendesak agar Sakura Mart segera memberikan hak karyawan yang di-PHK berupa uang pesangon.


“Tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Karena perintah aturan dan undang – undang bahwa pihak Sakura Mart harus melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang pesangon kepada puluhan karyawan yang di-PHK tersebut. Itu sangat jelas aturannya,” desak Robby Sangkoy, personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dari Fraksi Partai Golkar, saat dihubungi via ponsel, Kamis (04/03) kemarin.


Menurutnya, aksi damai puluhan karyawan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Minsel baru – baru ini, mengisyaratkan adanya sejumlah hak yang belum juga dipenuhi pihak perusahan. Sehingga, ia berpendapat kalau pihak Sakura Mart telah lalai dalam melaksanakan kewajiabnnya dengan belum juga membayar uang pesangon para karyawan tersebut.


“Mereka (karyawan) yang datang ke Disnaker Minsel itu menandakan adanya masalah yang perlu uluran tangan dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Makanya pihak perusahan harus segera melaksanakan kewajibannya sesuai perintah aturan. Karena aturan hukumnya jelas,” ungkap Sangkoy yang juga dikenal sebagai Pemerhati Kesejahteraan Karyawan Perusahan di Minsel itu.


Tak hanya Sangkoy, legislator Minsel dari Fraksi PDIP juga sependapat dengan hal itu. Menurut Franky Lelengboto, pihak Sakura Mart harus memberikan hak dari para karyawan yang sudah mengabdi selama bertahun – tahun lamanya. 


“Harus dibayarkan hak – hak dari karyawan yang di PHK,” tulis singkat Lelengboto via pesan Whatsapp.


Berikut bunyi lengkap Pasal 156 tentang pesangon di UU Cipta Kerja.


(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.


(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang 444 dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

<!--more-->

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan

upah; 

d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan

upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh)

bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.


(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh

diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

bersama.


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.




Herdy Wauran/*



Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dekab Desak Sakura Mart Bayar Pesangon Mantan Karyawan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terbaru

Topik Populer

Iklan